dinkes.kapuashulukab.go.id
JAKARTA – Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB) Kabupaten Kapuas Hulu, Nanang Padli, S.K.M., S.E., M.Si bersama 14 Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto, S.P., serta Wakil Ketua DPRD, Ali Topan, Ketua Komisi A dan Anggota melakukan kunjungan konsultasi ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Senin (10/11/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas peningkatan pelayanan dan pembangunan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
Rombongan diterima langsung oleh jajaran Kementerian Kesehatan RI di Ruang Rapat 3, Lantai 10 Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Gedung Prof. Dr. Sujudi. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan Setjen Kemenkes, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemenkes, Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer, Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, serta Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan.
Rapat dipimpin oleh Direktur Pusdatin Kemenkes RI, Eko Sulistijo. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Dinkes PP dan KB Kapuas Hulu, Nanang Padli menyampaikan pemaparan terkait kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk pemenuhan alat kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di wilayah Kapuas Hulu.
Selain itu, Nanang juga menjelaskan gambaran geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki tantangan akses wilayah, serta kondisi infrastruktur kesehatan yang memerlukan peningkatan. Ia turut menyampaikan informasi terkait alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 dan usulan untuk tahun 2026, meliputi bangunan Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan ambulan yang kondisinya sudah tidak memadai untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Nanang menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur kesehatan primer dan rujukan di Kapuas Hulu, mengingat keterbatasan fiskal daerah, medan geografis yang sulit, serta tantangan penyesuaian regulasi di lapangan.
“Upaya kami dalam pemenuhan kebutuhan sarpras kesehatan terus dilakukan melalui penyusunan rencana yang matang, advokasi lahan atau lokasi pembangunan, dan verifikasi lapangan terhadap fasilitas yang membutuhkan penanganan segera,” jelasnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan pemerintah pusat dapat meningkatkan dukungan terhadap percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat semakin optimal. (*)
